8 Jenis Pajak Perusahaan Wajib Dibayar dan Aturan Terbarunya

Shirley Candrawardhani

Berkarir sebagai penulis profesional sejak 2012 yang berantusias menulis topik seputar bisnis, keuangan, dan hukum.

ditinjau oleh
Siska Dewi Yanti
hrd
Isi Artikel

Jenis pajak perusahaan– Setiap badan usaha yang berdiri di Indonesia wajib membayar pajak. Ada berbagai jenis pajak perusahaan yang berlaku, dan semuanya harus dibayar jika bisnis tersebut tetap ingin beroperasi di Indonesia.

Apa saja macam-macam pajak perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru? Berikut ini KitaLulus punya pembahasan lengkapnya.

BACA JUGA: 8 Jenis Pajak Perusahaan yang Wajib Dibayar & Cara Menghitungnya

Jenis Pajak Perusahaan yang Wajib Dibayarkan

Jenis pajak perusahaan yang wajib dibayarkan

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak negara yang dibebankan kepada wajib pajak badan dan usaha, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri.

Perlu diketahui dan diperhatikan bahwa, seluruh badan usaha di Indonesia yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), dan Perseroan Komanditer (CV) yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya.

Ada beberapa kewajiban jenis pajak perusahaan yang berlaku bagi badan usaha dan perusahaan, yaitu antara lain:

1. Pajak Perusahaan PPh 15

Pajak perusahaan pertama yang harus dibayarkan adalah Pajak Penghasilan Perusahaan Pasal 15. Jenis pajak perusahaan ini merupakan laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu.

Ketika Anda mendirikan perusahaan dan Anda selaku pelaku usaha sudah langsung menjadi Wajib Pajak. Jenis perusahaan yang dikenakan Pajak Perusahaan PPh 15 ini meliputi:

  • Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional
  • Perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri
  • Perusahaan asuransi luar negeri
  • Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi
  • Perusahaan dagang asing
  • Perusahaan investor dalam bentuk BOT (build, operate, transfer)

2. Pajak Perusahaan PPh 22

Pajak perusahaan PPh 22 adalah jenis pajak perusahaan yang melakukan kegiatan impor dari pembeli atas penjualan barang mewah. Biasanya ada pihak tertentu yang akan memungut pajak penghasilan perusahaan ini. Di antaranya adalah:

  • Bendahara Pemerintah Pusat atau Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang
  • Badan-badan tertentu seperti badan pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kegiatan di bidang impor
  • Wajib Pajak Badan tertentu yang ditugaskan untuk memungut pajak pembeli atas penjualan barang mewah

3. Pajak Perusahaan PPh 23

Pajak Perusahaan PPh 23 adalah jenis pajak perusahaan yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak saat melakukan transaksi. Meliputi transaksi dividen (pembagian keuntungan saham), royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah, bangunan, atau jasa.

Besaran pajak perusahaan yang dikenakan pajak PPh 23 ini berdasarkan pada nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Seperti:

  • Tarif 15% dari jumlah bruto dikenakan pada transaksi dividen, hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh 21
  • Tarif 2% dari jumlah bruto dikenakan pada transaksi sewa dan penghasilan kecuali tanah dan bangunan, transaksi imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan, hingga jasa lainnya yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015

4. Pajak Perusahaan PPh 25

Selanjutnya adalah jenis Pajak Perusahaan PPh 25 yang berasal dari jumlah pajak penghasilan perusahaan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi oleh PPh yang dipotong serta PPh terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan.

Pembayaran pajak perusahaan ini harus dilakukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan serta dilakukan secara berangsur. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam pembayaran pajak tahunannya.

Jika Anda terlambat dalam membayar pajak perusahaan PPh 25 maka akan dikenakan bunga sanksi pajak per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

5. Pajak Perusahaan PPh 26

Pajak Perusahaan PPh 26 adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

Besaran pajak perusahaan berapa persen pada PPh 26 adalah sebesar 20%. PPh 26 merupakan penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dinikmati oleh orang atau badan di luar Indonesia dan dikenakan pajak. Berikut jenis pajak perusahaan yang dipotong:

  • Dividen
  • Bunga yang meliputi premium, diskonto, dan imbalan
  • Royalti, sewa, dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta
  • Imbalan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
  • Hadiah dan penghargaan
  • Pensiun dan jenis pembayaran berkala lainnya
  • Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya
  • Keuntungan karena pembebasan utang

BACA JUGA: 3 Cara Membuat Struktur Skala Upah, Fungsi, & Contohnya

6. Pajak Perusahaan PPh 29

Pajak Perusahaan PPh 29 adalah pajak penghasilan perusahaan yang dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang dikurangi kredit pajak. PPh 29 dikenakan saat jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan telah disetor sendiri.

Hal yang perlu Anda perhatikan adalah, Pajak Perusahaan PPh 29 harus dibayarkan sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan. Ketentuan untuk Wajib Pajak Badan yang harus dibayarkan adalah:

  • Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu x 12
  • PPh 29 yang harus dilunasi = PPh terutang – Angsuran PPh 25

7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan jenis pajak perusahaan yang dikenakan atas adanya transaksi jual beli dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha.

Pada praktiknya, jenis kewajiban pajak perusahaan ini akan dibebankan kepada pelanggan. Sementara sebagai pemilik usaha, Anda hanya bertugas untuk mengumpulkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) ini.

8. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM akan dibebankan kepada suatu barang yang tergolong dalam spesifikasi mewah yang dibeli dengan tujuan untuk memperlihatkan tingkat status sosial.

Hal yang harus Anda perhatikan berikutnya adalah mekanisme pemungutan jenis pajak perusahaan yang satu ini. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dilakukan dengan menggunakan faktur pajak dan dikenakan satu kali pemungutan.

Satu kali pemungutan tersebut terjadi saat:

  • Penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang yang tergolong mewah
  • Impor barang yang tergolong mewah
  • Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenai PPnBM

Menurut pernyataan yang terdapat di Pasal 8 UU Nomor 42 Tahun 2009, besaran tarif yang dikenakan ke jenis pajak perusahaan atas barang mewah ini paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi 200%.

Perbedaan besaran tarif yang dikenakan berdasarkan pengelompokan barang yang tergolong mewah. Terutama tingkat kemampuan masyarakat untuk membeli barang tersebut.

Lalu jenis barang apa saja yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)? Berikut beberapa standar yang ditetapkan pemerintah untuk barang yang dianggap barang mewah dan dikenakan wajib pajak:

  • Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok
  • Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
  • Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
  • Barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial

Kemudian pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, menyebutkan tujuannya adanya penerapan jenis pajak perusahaan untuk barang mewah adalah sebagai berikut:

  • Keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi
  • Pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah
  • Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional
  • Untuk mengamankan penerimaan negara

Demikianlah penjelasan mengenai jenis pajak perusahaan yang wajib dibayarkan. Salah satu manfaat membayarkan pajak perusahaan adalah sebagai kredibilitas perusahaan. Ketika perusahaan Anda membayar pajak tepat waktu dan tertib, maka perusahaan Anda akan memiliki kredibilitas baik dan mudah berkembang.

Apakah Anda tidak memiliki waktu untuk mengurus pajak perusahaan? Tenang, Anda bisa menaruh informasi lowongan kerja untuk posisi staff pajak di platform KitaLulus. Ditambah saat ini KitaLulus sudah beroperasi di Jabodetabek, Bandung, Makassar, Medan, Surabaya, Semarang, dan Gowa.

Tertarik? Anda bisa mendaftarkan diri untuk memasang iklan lowongan kerja di KitaLulus. Dapatkan staf pajak yang berpotensi dan berkualitas untuk perusahaan Anda bersama KitaLulus dengan #LebihMudah mulai dari sekarang!

cari karyawan
Ikuti BangLulus di sosial media
KitaLulus on Facebook
instagram kitalulus
Tiktok
chat whatsapp hrd