Cara Menghitung Pajak Penghasilan Potongan PPh 21 untuk Karyawan

Shirley Candrawardhani
Shirley Candrawardhani

Passion menulis di bidang karir dan bisnis. Mulai aktif menulis dari 2012 dan sampai kapan pun.

Menghitung Pajak Penghasilan
Isi Artikel

Sebagai warga negara Indonesia, istilah pajak sudah tidak asing lagi di telinga kita. Setiap bulan atau setiap tahun, pasti selalu diingatkan untuk membayar pajak bagi mereka yang sudah bekerja, memiliki usaha, memiliki perusahaan, atau yang pemilik bisnis. Lalu, bagaimana cara menghitung pajak penghasilan?

Pada dasarnya, pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negaranya. Setiap uang yang dibayarkan untuk pajak akan masuk ke dalam kas pendapatan negara dari sektor pajak. Pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, karena uang yang masuk akan dikeluarkan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyatnya.

Dengan kata lain, membayar pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan untuk turut serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Uang yang dikumpulkan dari sektor pajak akan digunakan untuk melakukan pembangunan di seluruh penjuru negara.

Selain itu, pajak ada beragam jenisnya. Seperti, pajak penghasilan (PPh), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak pertambahan nilai (PPN), bea materai (BM), dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Namun kali ini, KitaLulus akan mengulas mengenai pajak penghasilan dan bagaimana cara menghitung pajak penghasilan.

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahunan pajak. Lalu, penghasilan seperti apa yang termasuk dalam kategori pajak penghasilan?

Jenis pajak ini dibebankan kepada seorang yang sudah memiliki penghasilan dan diatur dalam undang-undang. Penghasilan yang termasuk dalam kategori pajak penghasilan adalah: keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain-lain.

Cara menghitung pajak penghasilan ini pun dibagi lagi ke dalam beberapa jenis. Seperti, PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29, dan PPh final pasal 4 ayat 2.

Jika Anda sudah memiliki penghasilan, maka wajib mengetahui bagaimana cara menghitung pajak penghasilan guna dalam proses pelaporan pajak. Perhitungan pajak ini diambil berdasarkan upah yang diterima. Semakin besar upah yang diterima, maka akan semakin besar pula pajak yang dikenakan.

Potongan PPh21 untuk Karyawan

Menurut undang-undang pajak penghasilan No. 36/2008 yang merupakan perubahan keempat UU PPh No. 7/1983, pengertian PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

PPh Pasal 21 ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi dalam hal karyawan, yang dimana mereka menerima penghasilan atau gaji yang sudah dikenakan pajak. Jadi, karyawan Anda sudah menerima gaji yang dipotong PPh per bulannya dan berkewajiban untuk laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pribadi pajak,

Berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2016, batas penghasilan yang dikenakan pajak adalah di atas Rp4.5 juta per bulan atau lebih dari Rp54juta setahun. Cara menghitung pajak penghasilan ini berlaku bagi karyawan tetap atau pun karyawan yang tidak tetap.

Lalu, jika Anda mempekerjakan tenaga kerja lepas atau pekerja bebas (freelance) yang dimana upah yang mereka terima tidak bersifat berkesinambungan, maka cara menghitung pajak penghasilan PPh 21 yang dikenakan adalah Rp450 ribu per hari atau di atas Rp4,5 juta sebulan. Tarif PPh untuk pekerja lepas ini sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto.

Ada beberapa komponen yang harus dihitung di luar gaji pokok dalam menghitung pajak penghasilan dan potongan PPh21 untuk karyawan. Hal ini nantinya sebagai pengurang gaji yang akan diterima oleh karyawan di setiap bulannya. Yaitu:

Tunjangan

Jika Anda memiliki karyawan, maka Anda bisa memberikan tunjangan secara rutin di setiap bulannya. Hitungan tunjangan ini merupakan di luar gaji pokok. Dalam menghitung pajak penghasilan dan potongan PPh21 untuk karyawan, semua tunjangan yang diberikan harus dijumlahkan terlebih dahulu dengan gaji pokok setiap bulannya. Hal ini nantinya akan menjadi jumlah gaji bruto karyawan tersebut.

Biaya Jabatan

Biaya jabatan merupakan biaya yang dikenakan terhadap semua karyawan tanpa mempertimbangkan tingkatan jabatan karyawan tersebut. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan presentase biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto dalam setahun. Nah nantinya batas yang dikenakan biaya adalah maksimal Rp500 ribu sebulan dan Rp6 juta setahun.

BPJS Ketenagakerjaan

Iuran BPJK Ketenagakerjaan merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja dan karyawan yang menjadi pesertanya. Perusahaan yang mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS, maka ia akan menanggung sebagian presentase tarif iuran BPJK Ketenagakerjaan ini. Sedangkan presentase sisanya akan dibebankan pada karyawan.

BPJS Kesehatan

Komponen selanjutnya dalam potongan PPh21 untuk karyawan adalah iuran BPJS Kesehatan. Besar iuran yang harus dikeluarkan untuk BPJS Kesehatan adalah 5% dari penghasilan per bulan, dengan ketentuan 4% ditanggung perusahaan dan 1% dibayar oleh karyawan yang merupakan peserta BPJS Kesehatan.

Nah, setelah gaji karyawan telah dihitung dengan pengurangan dari komponen di atas, maka hasilnya akan dikurangi oleh PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak. Nantinya hasil dari penghitungan tadi disebut Penghasilan Kena Pajak yang akan dikalikan dengan tarif pajak progresif yang sudah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh No.36/2008, sebagai PPh 21 terhutang,

Penghitungan tarif progresif PPh Orang Pribadi sesuai dengan undang-undang adalah:

  • 5% untuk penghasilan kena pajak hingga Rp50.000.000,00 per tahun
  • 15% untuk penghasilan kena pajak Rp50.000.000,00 hingga Rp250.000.000,00
  • 25% untuk penghasilan kena pajak Rp250.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00
  • 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000,00

Keempat tarif progresif potongan PPh 21 untuk karyawan tersebut berlaku bagi mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Lalu bagaimana dengan karyawan yang tidak memiliki NPWP? Maka mereka akan dikenakan tarif tambahan 20% lebih tinggi dibandingkan tarif progresif yang disebutkan.

Metode Menghitung Pajak Penghasilan Potongan PPh 21 untuk Karyawan

Metode menghitung pajak penghasilan potongan PPh 21 untuk karyawan akan menentukan jumlah gaji yang akan diterima. Ada tiga metode penghitungan pajak penghasilan yang bisa diterapkan, yaitu:

Metode ‘Nett’

Cara menghitung pajak penghasilan dengan metode neto (net) adalah pemotongan pajak yang dilakukan perusahaan. Jadi perusahaan akan menanggung pajak para karyawannya. Artinya, karyawan akan menerima gaji bersih. Contoh potongan PPh 21 untuk karyawan dengan metode ini sebagai berikut:

Karyawan A masih lajang, bekerja di perusahan BB, dan mendapatkan gaji Rp10.000.000,00 gross per bulan. Maka potongan PPh 21 yang dikenakan adalah dari penghitungan gaji di luar jumlah nominal tersebut. Artinya, potongan PPh 21 untuk karyawan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan BB.

*Contoh ilustrasi penghitungan tanpa dikenakan pengurangan dari komponen di luar gaji dan belum memiliki tanggungan. Artinya karyawan masih berstatus belum kawin*


Metode ‘Gross’

Metode gross menggunakan cara menghitung pajak penghasilan yang berbanding terbalik dengan metode nett. Perusahaan membebankan seluruh pajak penghasilan pada gaji yang diterima oleh karyawan. Jadi dengan kata lain, karyawan tersebut belum menerima gaji yang sudah dikenakan pajak, dan hal tersebut ditanggungkan kepada karyawan.

Contoh penghitungan potongan PPh 21 untuk karyawan dengan metode gross sebagai berikut:

Karyawan A yang masih lajang mendapatkan gaji sebesar Rp10.000.000,00 di perusahaan BB. Maka potongan PPh 21 untuk karyawan yang dihitung dari jumlah nominal tersebut akan diambil dari gaji yang diterima. Nantinya, gaji yang akan diterima oleh karyawan A akan dikurangi oleh potongan PPh 21.

*Contoh ilustrasi penghitungan tanpa dikenakan pengurangan dari komponen di luar gaji dan belum memiliki tanggungan. Artinya karyawan masih berstatus belum kawin*

Gaji pokok setahun

 

Metode ‘Gross Up’

Metode gross up adalah cara menghitung pajak penghasilan dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Cara menghitungnya pun lebih rumit karena didasarkan pada jumlah tunjangan yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong.

Tunjangan pajak dihitung berdasarkan besar penghasilan kena pajak dengan mengikuti formula lapisan berikut ini:

  • Lapisan 1: Penghasilan Kena Pajak Rp 0 – Rp 47.500.000,00. Cara menghitungnya adalah (Penghasilan Kena Pajak setahun - 0) x 5/95 + 0
  • Lapisan 2: Penghasilan Kena Pajak Rp47.500.000,00 – Rp217.500.000,00. Cara menghitungnya adalah (Penghasilan Kena Pajak setahun - Rp47.500.000,00) x 15/85 + Rp2.500.000,00 dan/atau (Penghasilan Kena Pajak setahun - Rp217.500.000,00) x 15/85 + Rp32.500.000,00
  • Lapisan 3: Penghasilan Kena Pajak lebih dari Rp217.500.000,00. Cara menghitungnya adalah (Penghasilan Kena Pajak setahun - Rp405.000.000,00) x 25/75 + Rp32.500.000,00 dan/atau (Penghasilan Kena Pajak - Rp217.500.000,00) x 25/75 + Rp32.500.000,00
  • Lapisan 4: Penghasilan Kena Pajak lebih dari Rp405.000.000,00. Cara menghitungnya adalah (Penghasilan Kena Pajak setahun - Rp405.000.000,00) x 30/70 + Rp95.000.000,00

Cara menghitungnya sebagai berikut:

Karyawan A yang mendapatkan gaji Rp10.000.000,00 dan masih lajang. Jika potongan PPh 21 dihitung dengan menggunakan metode gross up, maka akan ada biaya jabatan dan tunjangan pajak. Nantinya penghasilan yang diterima oleh karyawan A, akan mengikuti jumlah tunjangan pajak yang diberikan perusahaan berdasarkan formula lapisan penghitung.

*Contoh ilustrasi penghitungan tanpa dikenakan pengurangan dari komponen di luar gaji dan belum memiliki tanggungan. Artinya karyawan masih berstatus belum kawin*

Gaji pokok setahun

Rp10.000.000,00 x 12 bulan = Rp120.000.000,00

Biaya jabatan setahun

5% x Rp10.000.000,00 = Rp500.000,00 sebulan 

Rp500.000,00 x 12 bulan = Rp6.000.000,00 (-)

Penghasilan Neto Setahun = Rp 114.000.000,00

PTKP (TK/0) = Rp54.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak = Rp60.000.000,00

Lapisan 2

Rp60.000.000,00 – Rp47.500.000,00 x 15/85 + Rp2.500.000,00 = Rp4.705.882,00

Tunjangan Pajak Sebulan

Rp4.705.882,00/12 bulan = Rp392.156,00

Penghasilan Pokok

(Gaji pokok + Tunjangan PPh 21)

Rp10.000.000,00 + Rp392.156,00 = Rp10.392.156,00

Penghasilan Bersih Sebulan

(Gaji Pokok – Biaya Jabatan)

Rp10.392.156,00 – Rp500.000,00 = Rp9.892.156,00

Penghasilan Bersih Setahun

Rp10.392.156,00 x 12 bulan = Rp118.345.872,00

Penghasilan Kena Pajak

(Penghasilan bersih – PTKP)

Rp118.345.872,00 – Rp54.000.000,00 = Rp64.345.872,00

PPh21 Terutang

5% x Rp50.000.000,00 = Rp2.500.000,00

15% x Rp14.345.872 = Rp2.151.880,80 (+)

 Rp.2.500.000,00 + Rp.2.151.800,80 = Rp4.651.880,80

PPh 21 Terutang sebulan

Rp4.651.880,8 / 12 bulan = Rp387.656,70

Gaji yang diterima

Rp10.000.000,00 – Rp387.656,70 = Rp9.612.343,30

 

Pasang Lowongan Pekerjaan di KitaLulus dan Dapatkan Kandidat Terbaik

Jika Anda sedang bingung dalam mencari kandidat, Anda bisa memasang lowongan pekerjaan di aplikasi KitaLulus. Selain beroperasi di Jabodetabek, KitaLulus juga beroperasi di kota-kota besar lainnya seperti, Bandung, Makassar, dan Surabaya.

Yuk, daftarkan diri Anda untuk memasang lowongan pekerjaan di aplikasi KitaLulus sekarang juga! Tentunya Anda akan mendapatkan banyak pilihan kandidat terbaik untuk bisnis Anda!


Pasang Lowongan Kerja di Kitalulus
Ikuti BangLulus di sosial media
KitaLulus on Facebook
instagram kitalulus
Tiktok