Upah Minimum Indonesia

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang harus dibayarkan perusahaan kepada karyawan. Dalam pasal 23 ayat (1), disebutkan bahwa upah minimum terdiri dari:

1. Upah tanpa tunjangan; atau
2. Upah pokok dan tunjangan tetap; atau
3. Dalam hal komponen gaji di suatu perusahaan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok terendah adalah sebesar upah minimum.

Lalu pada ayat (2), pemerintah melarang perusahaan memberikan upah kepada karyawan di bawah upah minimum.

Pasal 25 ayat (1) dari PP 36 tahun 2021 menjelaskan bahwa upah minimum terdiri dari dua jenis, yaitu UMP dan UMK.

1. Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dihitung oleh dewan pengupahan provinsi (pasal 28 ayat (1)) untuk kemudian direkomendasikan kepada gubernur (pasal 28 ayat (2)).
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang dihitung oleh dewan pengupahan kabupaten/kota (pasal 33 ayat (1)) untuk kemudian disampaikan kepada bupati/walikota sebelum akhirnya direkomendasikan kepada gubernur (pasal 33 ayat (2)).

Dalam pasal 30 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa UMK dapat ditetapkan oleh Gubernur dengan syarat tertentu:

1. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau
2. Nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai Provinsi.

UMK akan ditetapkan setelah penetapan UMP dengan nilai wajib lebih tinggi dibanding UMP (pasal 31). Dan jika syarat tertentu di atas tidak terpenuhi karena menghasilkan UMK yang tidak lebih tinggi dari UMP, maka gubernur tidak dapat menerapkan UMK.

Syarat tertentu yang dimaksud sehubungan dengan :

1. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau
2. Nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai Provinsi.

Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud diatas tidak terpenuhi, atau dengan kata lain upah minimum Kabupaten/kota tidak lebih tinggi dari upah minimum Provinsi maka Gubernur tidak dapat menerapkan upah minimum bagi Kabupaten/kota.

Upah minimum diatur oleh pemerintah dengan maksud supaya perusahaan-perusahaan di Indonesia memberikan batas upah yang wajar kepada karyawan. Dengan begitu, bagi perusahaan yang memberikan upah di bawah UMP yang ditentukan pemerintah, perusahaan tersebut bisa dikenakan sanksi yang sesuai oleh dinas tenaga kerja wilayah terkait.

Selain itu, tujuan ditetapkannya UMP dan UMK adalah juga untuk melindungi kepentingan pekerja.

Sesuai dengan PP 36 Tahun 2021 pasal 25 ayat (3), (4), (5), terdapat faktor yang digunakan untuk menentukan penghitungan upah minimum, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Inflasi
3. Paritas daya beli
4. Tingkat penyerapan tenaga kerja
5. Median upah

Seluruh data nantinya diperoleh dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Dewan pengupahan provinsi dan kabupaten/kota, gubernur, hingga bupati/walikota akan meninjau upah minimum di setiap tahunnya. Namun, penghitungan ulang tersebut tidak menjamin akan menghasilkan kenaikan. Hal itu dikarenakan data-data dari faktor penentuan penghitungan upah akan terjadi secara fluktuatif, tidak bisa diprediksi akan menghasilkan angka lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Besaran UMP hanya berlaku untuk karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Hal ini didasarkan pada Pasal 24 ayat (1) PP 36/2021. Sedangkan bagi karyawan dengan masa kerja di atas 1 (satu) tahun, harus berpedoman pada struktur dan skala upah

Ya, tentu saja ada. Melanggar hukum pengupahan termasuk tindak pidana kejahatan. Dan perusahaan yang memberikan upah di bawah UMP akan dikenakan sanksi pidana singkat 1 (satu) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun kurungan penjara. Atau denda paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Sanksi tersebut diatur tegas dalam Pasal 185 Ayat (1) dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jika perusahaan tempat kamu bekerja tidak membayar upah sesuai dengan aturan pemerintah, kamu bisa melaporkannya kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi yang sesuai dengan lokasi domisili perusahaan kamu berada. Kamu juga dapat melaporkannya ke unit khusus pidana perburuhan yang ada di beberapa Kepolisian tingkat Daerah atau Polda.