Gubernur Tetapkan UMP Jawa Tengah 2023 Naik 8,01% Jadi Segini

Nisa Maulan Shofa

Penulis profesional sejak tahun 2017. Berspesialisasi dalam penulisan di bidang karir dan seputar dunia kerja.

Isi Artikel

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mengumumkan UMP Jawa Tengah 2023 naik sebesar 8,01%. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah pada Senin, 28 November 2022.

Lantas, berapa besaran UMP Jawa Tengah 2023 dan UMK di setiap kabupaten dan kota provinsi tersebut? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Berapa UMP Jawa Tengah 2023?

Ganjar Pranowo telah menandatangani Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/50 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah 2023. Sesuai SK Gubernur tersebut, UMP Jawa Tengah 2023 adalah Rp1.958.169. Artinya, angka ini naik sebesar Rp145.234 dari tahun lalu.

Kenaikan UMP Jawa Tengah ini telah sesuai dan disetujui oleh Kemenaker berdasarkan surat Nomor B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 November 2022. Surat tersebut diberikan kepada para gubernur sebagai anjuran untuk melakukan pembaruan keadaan perekonomian per provinsi berdasarkan upah minimum.

Sebagai gambaran tentang kenaikan UMP Jawa Tengah di setiap tahunnya, berikut rinciannya selama 5 tahun terakhir.

  1. UMP Jawa Tengah 2023: Rp1.958.169
  2. UMP Jawa Tengah 2022: Rp1.812.935
  3. UMP Jawa Tengah 2021: Rp1.798.979
  4. UMP Jawa Tengah 2020: Rp1.742.015
  5. UMP Jawa Tengah 2019: Rp1.605.396

Baca Juga: Terbaru! Ini Daftar Daerah dengan UMR Tertinggi di Indonesia 2022

Landasan Hukum Penetapan UMP Jawa Tengah 2023

Pembaruan upah minimum di tiap provinsi Indonesia tidak lagi menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sesuai dengan arahan Kemenaker, dasar hukum yang digunakan adalah Permenaker Nomor 18 tentang Penetapan UMP 2023.

Perubahan ini bukan tanpa alasan. Di samping banyaknya aliansi buruh yang melakukan protes karena penggunaan PP Nomor 36 Tahun 2021, Kemenaker juga menilai formulasi pada aturan tersebut tidak relevan dengan kondisi perekonomian di Indonesia saat ini.

Pasalnya, dalam peraturan pemerintah tersebut, inflasi dan pertumbuhan ekonomi harus dikalikan sehingga jika suatu provinsi memiliki angka pertumbuhan ekonomi negatif, tentu kenaikan upah minimum tidak akan terjadi.

Dan sebaliknya, ketika ada provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang melesat pesat, kenaikan upah minimum akan tidak relevan dengan kondisi perusahaan dan akan memberatkan pengusaha.

Maka dari itu, Kemenaker membentuk formulasi penghitungan upah minimum baru dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Dalam aturan ini, perbedaan yang terjadi adalah:

  • Angka pertumbuhan ekonomi akan dikalikan dengan alfa untuk menentukan penyesuaian upah minimum. Alfa merupakan kontribusi penyerapan tenaga kerja terhadap perekonomian wilayah terkait.
  • Ketika perkalian pertumbuhan ekonomi dan alfa bernilai negatif, maka yang dihitung hanya angka inflasi saja yang nantinya akan dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.
  • Kenaikan upah minimum maksimal 10%.

Selain itu, baik gubernur dan kementerian pusat tetap harus melibatkan tiga kelompok dalam penetapan upah minimum, yaitu:

  1. APINDO atau aliansi pengusaha Indonesia
  2. Aliansi buruh dan pekerja
  3. Akademisi

Baca juga: UMP Banten 2023, Resmi Naik Sebesar 6,4% dari Tahun 2022

Analisis Kenaikan UMP Jawa Tengah 2023

Sesuai dasar hukum penetapan UMP 2023 yaitu Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam memperbarui upah minimum setiap tahunnya.

Faktor tersebut adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja di wilayah terkait.

Sesuai dengan data yang dihimpun oleh lembaga statistika berwenang di Indonesia, data-data dari ketiga faktor tersebut akan dihitung untuk kemudian menjadi pertimbangan utama penetapan upah minimum di tiap provinsi.

Untuk data inflasi akan dihitung dari September di tahun sebelumnya hingga September tahun berjalan.

Sesuai dengan aturan tersebut, inflasi di Jawa Tengah per September 2022 memiliki inflasi sebesar 6.40% secara year on year. Data tersebut secara resmi dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Indonesia.

Terkait pertumbuhan ekonomi, penghitungan yang dilakukan adalah pada kuartal III tahun lalu dan kuartal I—III tahun berjalan.

Sesuai data dari Bank Indonesia serta Badan Pusat Statistika, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada kuartal IV tahun 2021 adalah 5,42%, kuartal I 2022 adalah 5,12%, kuartal II 2022 adalah 5,66%, dan kuartal III adalah 5,28%.

Terkait catatan tentang penyerapan tenaga kerja, Jawa Tengah mencatat bahwa per Agustus 2022, angka pengangguran menurun sebesar 44 ribu. Angka orang yang bekerja juga menjadi 18,39 juta, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 555 ribu dibanding tahun sebelumnya.

Dari catatan di atas, bisa disimpulkan bahwa kenaikan UMP Jawa Tengah 2023 memang bukan tanpa sebab. Kondisi perekonomian di Indonesia memang tengah positif di 2022 ini usai mengalami kemerosotan di 2020 akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Perbedaan UMR, UMK, dan UMP - KitaLulus

Berapa UMK 2023 di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?

Karena terdapat formulasi penghitungan baru, Kemenaker juga memberikan tenggat waktu baru kepada Gubernur untuk menentukan upah minimum kabupaten/kota yang tadinya maksimal 30 November 2022, kini menjadi 7 Desember 2022.

Oleh karena itu, wajar jika hingga saat ini, kita belum mengetahui besaran UMK di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Nah, sebagai data perbandingan, KitaLulus telah merangkum rincian UMK Jawa Tengah tahun 2022. Tercatat, UMK Kota Semarang menjadi yang tertinggi di 2022 ini, yaitu sebesar Rp2.835.021. Sedangkan upah minimum terendah adalah Kabupaten Banjarnegara yaitu Rp1.819.835.

1. UMK Kota Semarang: Rp2.835.021

2. UMK Kabupaten Demak: Rp2.513.005

3. UMK Kabupaten Kendal: Rp2.340.312

4. UMK Kabupaten Semarang: Rp2.311.254

5. UMK Kabupaten Kudus: Rp2.293.058

6. UMK Kabupaten Cilacap: Rp2.230.731

7. UMK Kota Pekalongan: Rp2.156.213

8. UMK Kabupaten Batang: Rp2.132.535

9. UMK Kota Salatiga: Rp2.128.523

10. UMK Kabupaten Jepara: Rp2.108.403

11. UMK Kabupaten Pekalongan: Rp2.094.646

12. UMK Kabupaten Magelang: Rp2.081.807

13. UMK Kabupaten Karanganyar: Rp2.064.313

14. UMK Kota Surakarta: Rp2.035.720

15. UMK Kabupaten Klaten: Rp2.015.623

16. UMK Kabupaten Boyolali: Rp2.010.299

17. UMK Kota Tegal: Rp2.005.930

18. UMK Kabupaten Sukoharjo: Rp1.998.153

19. UMK Kabupaten Purbalingga: Rp1.996.814

20. UMK Kabupaten Banyumas: Rp1.983.261

21. UMK Kabupaten Tegal: Rp1.968.446

22. UMK Kabupaten Pati: Rp1.968.339

23. UMK Kabupaten Pemalang: Rp1.940.890

24. UMK Kota Magelang: Rp1.935.913

25. UMK Kabupaten Wonosobo: Rp1.931.285

26. UMK Kabupaten Purworejo: Rp1.911.850

27. UMK Kabupaten Kebumen: Rp1.906.781

28. UMK Kabupaten Blora: Rp1.904.196

29. UMK Kabupaten Grobogan: Rp1.894.032

30. UMK Kabupaten Temanggung: Rp1.887.832

31. UMK Kabupaten Brebes: Rp1.885.019

32. UMK Kabupaten Rembang: Rp1.874.322

33. UMK Kabupaten Sragen: Rp1.839.429

34. UMK Kabupaten Wonogiri: Rp1.839.043

35. UMK Kabupaten Banjarnegara: Rp1.819.835

Baca juga: UMR Solo 2022 Akhirnya Naik, Ini Daftar UMK Kota di Soloraya Lengkap

Itulah rincian UMP Jawa Tengah 2023. Informasi lebih lengkap tentang update UMK di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah akan diumumkan maksimal 7 Desember 2022. Dan untuk berita update seputar upah minimum di tiap provinsi, kamu bisa cek website KitaLulus, ya!

KitaLulus juga memberikan fasilitas berupa upgrade skill dan informasi loker yang bisa kamu akses secara gratis. Ada lebih dari 92.000 loker dari lebih dari 50.000 perusahaan terpercaya dari seluruh Indonesia. Yuk install aplikasi KitaLulus di smartphone kamu sekarang juga!

Ikuti BangLulus di sosial media
KitaLulus on Facebook
instagram kitalulus
Tiktok
Close Pop up
KitaLulus Andoid App available on Google Play

Lihat ribuan lowongan kerja dan berkomunikas secara langsung dengan HRD atau pemilik usaha

Download Aplikasi KitaLulus sekarang!

#MulaiSekarang demi masa depan yang lebih baik!